Oleh : Faryal Maharani
Di tengah maraknya konten hiburan dan video pendek, TikTok kini berubah menjadi ladang subur bagi penyebaran hoaks di Indonesia. Kasus terbaru tentang video yang mengeklaim “orang gila didata ikut Pemilu 2024” jadi bukti bagaimana potongan siaran lama bisa dimanipulasi untuk menyesatkan publik. Konten itu sempat viral di TikTok pada akhir 2023 sebelum akhirnya diklarifikasi oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI sebagai disinformasi.
Fenomena ini menegaskan bahwa media sosial berbasis video seperti TikTok telah menjadi salah satu jalur utama penyebaran hoaks politik dan sosial terutama di kalangan muda yang mendominasi pengguna platform tersebut.
TikTok, Platform Hiburan yang Kian Politis
Menurut data KBA News (2024), jumlah pengguna aktif TikTok di Indonesia mencapai 157,6 juta orang, tertinggi kedua di dunia setelah Tiongkok. Lebih dari 60 persen penggunanya berusia 16–24 tahun kelompok usia yang juga paling aktif berpartisipasi dalam Pemilu 2024.
Riset Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) mencatat bahwa sepanjang tahun 2023–2024, sekitar 25 persen hoaks di Indonesia beredar melalui platform video pendek, terutama TikTok dan Instagram Reels. Jenis hoaks yang paling sering muncul meliputi isu politik, kesehatan, serta sentimen sosial dan agama.
“Hoaks di TikTok berbahaya karena formatnya visual, emosional, dan dikemas seolah-olah nyata. Penontonnya jarang punya waktu untuk verifikasi,” ujar Septiaji Nugroho, Ketua Mafindo, dalam wawancara yang dikutip dari ANTARA Digital, Maret 2024.
Salah satu penyebab cepatnya hoaks menyebar di TikTok adalah algoritma rekomendasi berbasis perhatian (attention-based). Sistem ini menampilkan konten yang paling sering ditonton dan disukai, bukan yang paling akurat. Akibatnya, video dengan narasi provokatif atau emosional lebih mudah muncul di halaman For You Page (FYP).
Hasil riset Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro (2024) menunjukkan bahwa 74 persen mahasiswa di Indonesia pernah menemukan hoaks di TikTok, namun hanya 38 persen yang berusaha memeriksa kebenarannya.
Fenomena ini melahirkan istilah “akal sehat digital” kemampuan berpikir kritis di ruang maya yang kini kian rapuh. Dalam konteks generasi muda, keterpaparan berulang pada informasi salah bisa mengubah cara berpikir dan bersikap.
“Masalahnya bukan sekadar hoaks, tapi bagaimana ia membentuk cara kita mempercayai sesuatu. Kita sedang menghadapi krisis kepercayaan digital,” kata Dr. Widya Rahman, pakar komunikasi digital dari Universitas Indonesia.
Prediksi Ancaman Hoaks Digital
Memasuki 2024, pemerintah mencatat peningkatan signifikan jumlah hoaks yang beredar menjelang Pemilu. Berdasarkan laporan Kominfo RI (Februari 2024), terdapat lebih dari 10,8 juta konten digital yang terindikasi hoaks dan telah diturunkan dari berbagai platform sebagian besar dari TikTok.
Namun, tren penyebaran disinformasi ke depan diprediksi akan semakin kompleks, terutama dengan hadirnya konten berbasis kecerdasan buatan (AI-generated content) dan deepfake. Video palsu dengan wajah tokoh publik kini bisa dibuat dalam hitungan menit, dan ketika diunggah ke TikTok, sulit dibedakan dari video asli.
“Hoaks masa depan akan lebih visual dan personal. Kalau dulu orang membaca hoaks, kini orang akan melihat dan mendengar hoaks dalam format video,” ujar Yosi Mokalu, anggota Satgas Literasi Digital Kominfo, saat diwawancarai oleh KBA News.
Pandangan serupa datang dari Maria, seorang ibu rumah tangga sekaligus pengguna aktif media sosial. Ia menilai, hoaks di masa depan tidak akan hilang, hanya berpindah bentuk dan wilayah.
“Hoaks pasti masih ada. Di kota besar mungkin berkurang karena orang makin melek digital, tapi di luar Jawa atau daerah yang baru punya akses internet, justru mereka baru akan menghadapi gelombang hoaks itu,” ujar Maria.
Menurutnya, peningkatan literasi digital belum merata. “Kalau di sini orang sudah bisa bedakan mana berita asli, di daerah lain belum tentu. Jadi seolah cuma beda waktu aja di sana nanti akan ngalamin hal yang sama,” tambahnya.
Siapa yang Bertanggung Jawab?
Komdigi RI dan TikTok Indonesia telah bekerja sama menurunkan ribuan akun penyebar hoaks, ujaran kebencian, dan misinformasi menjelang Pemilu. Meski begitu, penanganan berbasis sensor konten dianggap belum cukup.
Menurut Asosiasi Media Digital Indonesia (AMDI), solusi utama ada pada literasi digital berbasis komunitas, terutama di sekolah dan kampus. Program seperti Siberkreasi, Cek Fakta, dan Digital Ethics Campaign kini mulai digerakkan untuk membangun kesadaran bahwa “tidak semua yang viral itu benar.”
Generasi muda diharapkan tidak hanya menjadi pengguna pasif TikTok, tapi juga penjaga ekosistem digital yang sehat dengan berani menolak, melaporkan, dan mengedukasi sesama pengguna soal hoaks.
Hoaks bukan lagi sekadar kebohongan ia adalah bentuk manipulasi publik yang menguji kedewasaan berpikir bangsa. TikTok, sebagai platform paling digemari generasi muda, kini berada di titik kritis: apakah menjadi ruang kreatif, atau justru pabrik kebohongan baru.
“Menjaga akal sehat digital bukan hanya melawan hoaks, tapi juga menjaga masa depan cara kita berpikir,” tutup Dr. Widya Rahman.
Referensi :
Kominfo RI – Klarifikasi Hoaks Pemilu 2024
KBA News, “TikTok dan Potensi Ancaman Digital di Indonesia”, 2024
Mafindo – Laporan Hoaks 2023–2024
ANTARA Digital – Kominfo Take Down 10,8 Juta Konten Hoaks, 2024
Link Berita : https://www.g-news.id/opini/1581677469/hoaks-tiktok-menganca
m-akal-sehat-digital-generasi-muda
0 Komentar